JAKARTA [20:48] KompolmasTV— Presiden Joko Widodo menegaskan, semua langkah cepat dan tepat pemerintah menangani dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) harus akuntabel.
Sebab, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang harus dikelola baik.
“Angka ini Rp677,2 triliun adalah jumlah sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Presiden mengajak semua pihak yang hadir di Rakornas tersebut mengawal dan mengawasi dengan baik, agar dana sangat besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.
Dia meminta agar para pengawas dan aparat penegak hukum (APH) mengedepankan aspek pencegahan.
“Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini (early warning system-red), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” tambahnya.
Presiden mengingatkan para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak “menggigit” orang yang tidak salah dan tidak menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana tugas.
Kepala Negara juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) fokus kepada pencegahan dan perbaikan tata kelola.
“Selain itu, kerja sama dan sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antaraparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus terus kita lanjutkan.
Dengan sinergi sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju,” tandasnya.[hra]
Support by: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
