JAKARTA | KompolmasTV— Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) hendaknya lebih besinergi dengan Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Demikian diutarakan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli, Tumpak Haposan Panggabean, dalam Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Rakor ini dihadiri Ketua Satgas Saber Pungli Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi dan Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko.
Hadir pula Koordinator Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Suparman Marzuki, dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan ahli Satgas Saber Pungli Zainal Arifin Mochtar, dosen Universitas Gadjah Mada dan dosen Universitas Andalas Feri Amsyari.
Menurut Tumpak, Covid-19 berdampak secara global dan nasional, berimplikasi pada perubahan APBN dan APBD 2020.
Kemendagri berharap Satgas Saber Pungli ikut mengawal perubahan tersebut, sehingga penggunaannya tepat sasaran, baik pusat maupun daerah.
Kasatgas Saber Pungli Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto menyambut baik harapan Kemendagri mensinergikan langkah. Dia mengajak seluruh pihak terkait mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran di tingkat pusat dan daerah.
Agung mengapresiasi kinerja Satgas Saber Pungli Pusat dan daerah selama ini. Ia berharap segenap jajaran Satgas memenuhi penegasan presiden agar bekerja ekstra keras dalam situasi krisis saat ini.
Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko memaparkan, selama hampir empat tahun terakhir terdapat 37 ribu lebih pengaduan masyarakat diterima Satgas melalui SMS, email, web, surat, call center dan pengaduan langsung.
Selama penindakannya, Satgas berhasil mendapatkan barang bukti uang tunai Rp 325 miliar lebih.
Widiyanto mengajak masyarakat berperan lebih aktif dengan melaporkan segala bentuk pungutan liar dalam pelayanan masyarakat.
Ketua Kelompok Ahli Satgas Suparman Marzuki menyarankan, Satgas harus membentuk tim khusus untuk penanganan bantuan sosial terkait Covid-19. Ia ingin memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang sangat membutuhkannya.
“Satgas Saber Pungli harus memiliki tim khusus untuk mengawasi dan memantau penyaluran bantuan itu hingga sampai kepada yang berhak menerima,” tegas Suparman.
Anggota Kelompok Ahli Zainal Arifin Mochtar mengingatkan, Satgas juga perlu mencermati masalah penerimaan siswa baru yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama verifikasi data sebagai syarat awal penerimaan siswa baru.
“Tahap verifikasi itulah yang sangat berpotensi terjadi pungli,” tegasnya.
Kelompok Ahli lainnya, Feri Amsyari mengajak Satgas melakukan pembenahan layanan publik dibidang pendidikan, kesehatan, perizinan, pembangunan dan keamanan.
Dia mengingatkan Satgas megedepankan sanksi administratif ketimbang tindakan yustisi. Ia juga mengusulkan pemberian penghargaan kepada aparat Satgas yang bertindak sesuai harapan publik dan sebaiknya memberi sanksi kepada yang bermasalah.[tim media saber pungli/hra]
