JAKARTA | KompolmasTV — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung Kementerian Dalam Negeri segera merumuskan opsi-opsi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Hal ini terkait keputusan tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 sesuai disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Agustus 2020 silam.
Wakil Ketua Umum Apkasi Sokhiatulo Laoli menilai, situasi pandemi Covid-19 hingga kini masih belum bisa diprediksi kapan berakhir.
Karena itu, yang harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait pelaksanaan Pilkada 2020 adalah keselamatan dan kesehatan warga masyarakat, terutama di wilayah pelaksanaan Pilkada tersebut.
“Hal-hal terkait protokol kesehatan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat terkait upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 serta peningkatan dukungan terhadap tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan harus mendapatkan perhatian prioritas pemerintah dan para pihak terkait penyelenggaraan Pilkada,” anjurnya, Minggu (4/10/2020) siang.
Sebagai asosiasi menaungi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, kata Laoli, Apkasi menyadari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional yang memang harus diselenggarakan sebagai salah satu amanat konstitusi.
Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan bagian siklus agenda politik nasional yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi persoalan-persoalan konstitusional.
Penyelenggarakan Pilkada 2020 ini persoalannya bukan hanya sekadar kontestasi politik. Tetapi juga terkait tugas-tugas pelayanan dan kebijakan-kebijakan di daerah, yang menjadi kewajiban melekat pada pemerintahan daerah dan prosesnya harus melalui pelaksanaan Pilkada.
“Jadi, penyelenggaraan Pilkada memang penting, agar tidak muncul potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” ujar Bupati Nias ini.
Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan demikian, imbuh Laoli, Apkasi memberikan dukungan kepada Kemendagri untuk bisa segera merumuskan opsi-opsi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Apkasi berharap, opsi yang akan ditetapkan nanti akan menjadi pedoman dan jaminan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa terlaksana dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pelaksanaan.
Serta bisa memberikan landasan konstitusional terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak, sehingga bisa menghantarkan Pilkada 2020 yang profesional dan kredibel.
Karenanya, Laoli mengimbau seluruh pihak terlibat penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memberikan dukungan terhadap opsi-opsi yang akan ditetapkan pemerintah.
Dukungan tersebut terutama dalam hal mematuhi dan melaksanakannya secara jujur, terbuka dan bertanggungjawab untuk tujuan memberikan hak dan kewajiban masyarakat.
“Demi tetap terselenggaranya tujuan-tujuan pemerintahan untuk melindungi, menjamin dan memberikan keselamatan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” tukasnya.
Laoli mengingatkan, kalau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, justru akan bermasalah terkait anggaran dana hibah daerah kepada KPU, Bawaslu dan Forkopimda yang masing-masing daerah pelaksana sudah melunasinya.
“Sehingga pasti sulit mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut pada akhir tahun 2020,” sergahnya.
Menurut Laoli, hal terpenting adalah pengawasan melekat dan penegasan sanksi terhadap penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan, hingga pada pemungutan suara nanti.[yf/kun]
