Moeldoko : Bagaimana tidak? Jika di satu sisi pemerintah mengambil langkah cepat dengan UU Cipta Kerja untuk memotong dan menyempurnakan berbagai keluhan tadi. Tapi di sisi lain masyarakat menolak. Ini kan kondisi paradoks.
Langkah pemerintah ini memang memunculkan resiko dan perdebatan. Tetapi seorang pemimpin harus berani mengambil resiko, seperti dilakukan Presiden Jokowi.
Saya melihat ada dua jenis pemimpin. Pemimpin yang menikmati kemenangannya, akan takut menjadi tidak populer dengan mengorbankan kepentingan rakyatnya.
Sedangkan, Presiden Jokowi memilih tidak takut mengambil resiko. Mengambil jalan terjal dan menanjak.
Apakah Presiden sudah memperhitungkan resiko ini?
Moeldoko : Sesungguhnya Presiden sedang mengambil sikap terhadap perubahan yang saya gambarkan tadi. Saat ini diperlukan seorang pemimpin yang mampu menyiasati tantangan, dengan pendekatan antisipasi dan pendekatan inovasi.
UU Cipta Kerja ini salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak perlu dilakukan presiden. Kita menyadari, bonus demografi ke depan tentunya luar biasa.
Sementara 80 persen angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru. Kasus Pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan juga pekerja yang dirumahkan.
Pemerintah memikirkan bagaimana mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, perlu menyederhanakan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation, menghambat penciptaan lapangan kerja.
Apakah UU Cipta Kerja ini sesuai janji Presiden?
Moeldoko : Sejak awal, Presiden sudah memberi lima arahan dalam mewujudkan “Membangun Indonesia Maju”.
Pertama, Presiden ingin membangun sumber daya manusia sebagai prioritas. Kemudian menyiapkan infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin konektivitas antar wilayah agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.
Ketiga, reformasi birokrasi. Beliau menyebut perlunya kelincahan menghadapi tantangan turbulensi global yang dihadapi Indonesia saat ini.
UU Cipta Kerja ini menjadi salah satu instrumen menjawab tantangan itu. Termasuk juga arahan Presiden yang keempat, yaitu regulasi di bidang perizinan.
Arahan terakhir adalah mempercepat transformasi ekonomi. Dengan UU Cipta Kerja sebagai tools, kita tidak lagi hanya tergantung sumber daya alam, namun mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern untuk meningkatkan daya saing manufaktur.
Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden.
Seberapa besar Arahan Presiden itu bisa membawa Indonesia bersaing dalam turbulensi globat tadi?
Moeldoko : Di seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi sebuah angin perubahan. Kita harus sepakat untuk membuat bangsa ini sebagai sebuah himpunan yang lebih sempurna.
Kita harus menjadi bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan sangat dinamis.
Dari sisi logistik, Indonesia masih menjadi negara Asia dengan biaya logistik paling mahal. Angkanya mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB).
