Maraknya aksi penolakan terhadap Omnibus Law menjadi momentum komunikasi publik dengan memberikan cukup ruang agar dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan pemerintah dalam penyempurnaannya.
“Tentunya, dengan penjelasan lebih komprehensif dalam pemberitaan akan dapat memberikan efek lebih positif terhadap pemahaman masyarakat,” jelas Yakub.
Kemudian, Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19 pada penghujung 2020 —diikuti 224 kabupaten dan 37 kota pada sembilan provinsi— juga tidak luput dari perhatian IMO-Indonesia.
Organisasi ini mendorong seluruh dewan pimpinan wilayah melakukan fungsi sosial kontrol dengan mengikuti perkembangan serta dinamika selama tahapan Pilkada berlangsung.
“Bukan masalah politik yang kami urus, tetapi pemenuhan regulasi protokol kesehatan, agar kiranya betul-betul dapat dipastikan dijalankan para penyelenggara dan kontestan di semua wilayah,” tekannya.
Jangan sampai kerja keras pemerintah pusat, daerah, swasta dan semua pihak yang telah berupaya sekuat tenaga mengendalikan Covid-19 menjadi sia-sia dikarenakan euforia Pilkada Serentak akibat kurangnya pengawasan.
Menurut data dirilis Gugus Tugas, bahwa kasus positif Covid-19 nasional terkonfirmasi hingga hari ini adalah 392.934 kasus.
Pandemi ini juga telah banyak merenggut nyawa banyak tenaga medis dan kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganannya.
Yakub menilai, pengorbanan besar tersebut harus diimbangi meningkatnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pesta demokrasi Desember mendatang.
“Untuk itu, diperlukan peran serta bebagai pihak termasuk media online menjalankan fungsi sosial kontrol yang mewarnai kiprah IMO-Indonesia di penghujung tahun ketiga ini,” tutupnya.[red]
