JAKARTA | KompolmasTV — Ketua KPK Firli Bahuri didesak membersihkan lembaganya dari oknum anggota yang melakukan praktik tidak terpuji.
“Kasus suap Penyidik KPK SRP bisa sebagai pintu masuk membersihkan KPK dari oknum pegawai kerap ‘bermain mata’ dengan pihak berperkara,” kata Dr Adi Suparto SH MH kepada KompolmasTV, Jum’at (30/4) kemarin.
Dewan Penasehat IMO-Indonesia ini menduga masih ada oknum pegawai KPK berperilaku seperti SRP.
Meski tidak secara langsung, bisa saja oknum tersebut menggunakan jaringan atau orang lain sebagai makelar kasus (Markus) eksternal untuk menekan pejabat tertentu.
“Kini saatnya KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bersih-bersih dan memecat oknum pegawai KPK yang mencoreng lembaga anti rasuah itu sesuai komitmen Firli menetapkan prinsip ‘zero tolerance’.
Keberadaan oknum pegawai nakal KPK itu juga berpotensi menghambat pembangunan yang tengah digalakkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Karena dapat berakibat pejabat takut menggunakan anggaran,” tandasnya.
Bahkan, lanjut Adi, dalam suksesi kepemimpinan —baik Pilkada maupun pemilihan ketua partai tertentu— di daerah, figur yang diduga digunakan oleh oknum pegawai KPK itu tidak segan-segan menekan lawan politik guna mendapatkan kekuasaan.
“Kalau praktik-praktik itu dibiarkan, mau dibawa kemana lembaga penegak hukum kita? Terlebih sudah memasuki ranah politik.” sesalnya.
Nah, kasus AS yang mempertemukan Walikota Tanjungbalai dengan oknum penyidik KPK merupakan salah satu contoh lembaga di luar KPK mengatur proses hukum.
Adi mensinyalir, AS tidak bermain sendiri.
“Bisa saja memakai tangan-tangan lain melalui jaringannya untuk mengatur kasus-kasus hukum yang tengah berjalan di KPK agar tidak naik hingga proses penyidikan, atau sebaliknya menekan lawan politik agar segera diperiksa,” ulasnya.
Peran Wakil Ketua DPR
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan Wakil Ketua DPR RI AS menjadi aktor di balik pertemuan antara oknum penyidik KPK SRP dengan Walikota Tanjungbalai periode 2016-2021 berinisial MS.
Hal demikian terungkap dalam rekonstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara MS.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni penyidik KPK SRP, MS, dan MH.
“Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AS Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan,” pungkasnya.[hra]
