BENGKULU SELATAN | KompolmasTV — DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan wajib menuntaskan tugas dua Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk.
Agar substansi persoalan —Covid-19 dan ASN— bisa tertangani serius dan elegan, serta tidak memantik prasangka liar di tengah masyarakat.
Demikian ditegaskan Ketua Kibar Nasional DPW Bengkulu, Anton Hilman, menjawab pertanyaan KompomasTV terkait maksud pengerahan massa unjuk rasa ke gedung wakil rakyat.
“Semula kita jadwalkan besok (Jum’at-red), dan izin dari Polres Bengkulu Selatan sudah ada. Tapi karena anggota dewan sedang reses, kami tunda minggu depan,” jelasnya, Kamis (4/3/2021) sore.
Anton memaparkan, terdapat sedikitnya empat hal krusial yang bakal disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan melalui aksi unjuk rasa tersebut.
Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan secara kelembagaan segera mengumumkan —kepada publik— hasil rekomendasi Pansus Covid-19 yang sudah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Kedua, segera sampaikan perkembangan hasil rekomendasi Pansus ASN kepada publik yang telah dilaporkan kepada APH.
“Ketiga, segera undang KPK atau datangi untuk melaporkan hasil temuan Pansus Covid-19 dan Pansus ASN,” ujarnya.
Keempat, lanjut Anton, segera desak Bupati Bengkulu Selatan memberhentikan ASN yang sudah ada keputusan gubernur untuk diberhentikan.
“ASN tersebut berinisial MN, dan ternyata hingga kini masih menduduki jabatan penting di BKD,” ungkapnya.
Anton menyadari, pengerahan massa dalam situasi pandemi Covid-19 memang riskan. Namun dia memastikan seluruh demonstran akan mematuhi protokol kesehatan.
“Jadi sekali lagi, karena tidak mungkin mendemo kantor kosong (anggota DPRD sedang reses-red), kita laksanakan minggu depan saja. Perizinan denga pihak kepolisian kami urus lagi,” tutupnya.[ak]
