BENGKULU SELATAN | KompolmasTV — Belum terjawab keluhan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atas penurunan kualitas dan melonjaknya harga bahan pangan di e-warong, kini persoalan lama mencuat kembali.
Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap e-warong —pernah mencuat dan viral awal April 2020 lalu di Kecamatan Manna dan Bunga Mas— Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sekarang mengemuka kembali.
Melalui pemantauan komprehensif kurun tiga bulan terakhir, tim investigasi terpadu KompolmasTV menemukan praktek Pungli masih dilancarkan terhadap sejumlah e-warong di Kecamatan Seginim dan Air Nipis.
Belasan pemilik e-warong mengaku, pungutan yang dihitung berdasarkan jumlah KPM tersebut tak jarang dikumpulkan kepada oknum TKSK.
“Iya, benar ada itu (pungutan-red). Tapi saya harus turuti, karena bisa-bisa e-warongnya dipindahkan ke lain. Kita cari makan juga,” ungkap salah satu pemilik e-warong di Kecamatan Seginim, Minggu (3/1/2021) sore.
Terpisah, pemilik e-warong di Kecamatan Air Nipis saat dikonfirmasi mengaku bernasib serupa. “Saya mau apalagi? Mungkin memang sudah begitu aturannya,” keluhnya, Senin (4/1) malam.
Perempuan paruh baya ini juga tidak menampik bahwa bahan pangan yang diterimanya selama ini bukan berasal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) setempat, seperti digariskan pemerintah pusat.
Sejauh ini, tim investigasi mengendus indikasi keterlibatan sejumlah oknum pejabat Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam lingkaran setan dugaan tindak pidana ini.
Hingga berita ini ditayangkan, oknum pejabat dimaksud dan pihak berkompeten lainnya masih dalam upaya dikonfirmasi.[rui/ak]
